Membahas lebih jauh dan lebih mendalam tentang Loket PPOB maka pada postingan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang Dasar Hukum Pendirian Loket PPOB yang merupakan sambungan dari artikel saya terdahulu tentang Loket PPOB dan merupakan Bahasan yang ada hubungannya dengan Definisi dari Loket PPOB dan artikel yang membahas tentang kemudahan dan keuntungan loket ppob dan merupakan informasi yang sangat berguna bagi seluruh rekan-rekan calon pebisnis muda yang ingin terjun dan mendalami tentang loket ppob.
Dasar Hukum dari pendirian Loket PPOB itu sendiri sebenarnya sudah sangat jelas dan sudah di sosialisasikan kepada seluruh masyarat. Berikut merupakan Kutipan sebenarnya dari Manager PT.PLN :
Manajer Komunikasi Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) Ir Endro Yulianto mengatakan Payment Point Online Bank (PPOB) tidak asal-asalan diterapkan kepada masyarakat, khususnya pelanggan PLN. PPOB mempunyai dasar hukum yaitu, dasar hukum internal PLN tentang Peralihan Penerimaan Pembayaran ke PPOB yang berdasarkan :
- Keputusan Direksi PLN No 021.K/0599/DIR/1995 tertanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan dalam hal ini fungsi penagihan.
- Selain itu, juga berdasarkan UU No 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No 6 tahun 1984 tentang Pos. Penegasan tersebut dikatakan Endro Yulianto kepada KR di kantornya, Rabu (4/2), sehubungan adanya protes di masyarakat tentang besarnya pungutan administrasi bank sebesar Rp 1.600.
PPOB yang kini dikembangkan di PLN merupakan salah satu sistem/cara pembayaran rekening listrik, melalui layanan jasa perbankan, dimana PLN berhubungan langsung/bermitra dengan Bank, Adanya PPOB, lanjut Endro, pelanggan dengan mudah bisa membayar rekening listrik di mana saja yang terdekat dengan domisili pelanggan, lebih cepat dan praktis serta lebih aman. Payment Point tidak lagi bermitra dengan PLN melainkan menjadi down linenya Bank.
Categories:
Daftar Loket,
Download Aplikasi PPOB,
PPOB SBU